Pembubaran Secara Paksa Aksi Demo Damai Aliansi Mahasiswa Papua KK Surabaya

Aksi demo damai Aliansi Mahasiswa Papua hari ini, Rabu/02/2017. Di monumen kapal selam kota Surabaya (Foto:Melqy)

SURABAYA - Aksi Demonstrasi  Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK Surabaya, dalam rangka memperingati hari manipulasi hak politik rakyat papua. Pelaksanaan PEPERA 1969 yang TIDAK DEMOKARATIS. Dini hari,Rabu.03/08/2017. Di depan monumen kapal selam, Kota Surabaya.

Demonstrasi yang dilaksanakan pada hari ini 02 agustus 2017 adalah momentum dimana telah terjadi penghianatan secara sepihak anatara Belanda dan Indonesia pada dekade 1960an. Yang kemudian membawa kedua Negara pada perundingan New York Agreement/ Perjanian New York. Peranjian ini terdiri dari 29 pasal yang mengatur 3 macam hal diantaranya; Pertama, Mengatur tentang penentuan nasib sendiri (self determination) sesuai aturan internasional yaitu “satu orang satu suara” (one man one vote). Kedua, transfer administra dari PBB (United Nations Temporary Excecutive/UNTEA) Kepada pemerintah Indonesia yang kemudian dilakukan aneksasi pada 1 mei 1963 yang Indonesia sebut hari integrasi kedalam pangkuan Indonesia.

Sebelumnya pada 30 september 1963 perna dikeluarkan “ Roma Agreement/Perjanjian Roma” yang intinya agar Indonesia mendorong pembangunan dan mempersipakan pelaksanaan Act of Free Choice (tindakan pilih bebas) pada tahun 1969.

Namun Indonesia sebaliknya mobilisasi militer secara besar-besaran ke papua untuk meredam gerakan Pro-Merdeka. Operasi khusus yang dipimpin oleh Ali Murtopo bertugas untuk memenangkan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) adapun operasi-operasi itu anatara lain; Operasi sadar, Operasi kancil, Operasi Bhrathayudha, Operasi Wibawa dan Operasi Pamukas.

Akibat dari operasi-operasi ini yang menyebabkan pelanggaran luar biasa di tanah papua, adapun pelanggaran itu yakni. Penangkapan, penahanan, pembunuhan, pelecehan seksual, pelecehan kebudayaan dan rasialis dalam kurun waktu 6 tahun hingga hari ini.

Kemudian hal lebih ironis yakni Kontrak Karya PT. Freeport McMoran, perusahaan tambang milik Negara Imperialis Amerika pada rezim Soeharto kala itu. Yang mana klaim atas wilaya dan area operasi Freeport dilakukan 2 tahun sebelum (PEPERA 1969). Prinsip pemerintah Indonesia rejim soeharto, apapun alasannya papua harus masuk dalam kekuasaan pemerintah kolonialis Indonesia.

Tepat 14 Juli-2 Agustus 1969, PEPERA dilakukan. Dari 809.337 orang papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang sebelumnya sudah dikarantina dan cuman 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh terror, intimidasi dan manipulasi serta ada pelanggaran ham berat yang juga digencarkan secara sistematis mendekati pelaksanaan PEPERA.

Hingga hari ini nampaknya praktek kolonialisme, imperialism dan militerisme diterapkan oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini, untuk meredam aspirasi Pro kemerdekaan papua barat. Kesenjangan social/keserjahteraan menjadi alas an untuk menutupi aspirasi kemerdekaan rakyat papua dari pandangan luas rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional.

Kronologis dan Pernyataan:

Aksi damai yang hendak di gelar oleh Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua. Titik kumpul: Monumen kapal selam hingga selesai depan gedung grahadi, mendapatkan tindakan represif dari aparat keamanan.

Aksi yang rencana akan dimulai dari Jam 09.00 hingga selesai depan grahadi ini tidak terlaksana,dikarenakan tindakan Aparat Kepolisian Resort Kota Surabaya yang Melarang hingga Menghentikan secara paksa. Sempat dilakukan upaya oleh masa aksi aliansi mahasiswa papua yang berjumla kurang lebih 10 hingga 15 orang ini, namun aparat keamanan dalam hal ini polisi,intelkam dan diduga ormas (tidak jelas) bekerja sama membubarkan secara paksa masa aksi. 

Tindakan represif aparat untuk menutup ruang gerak hingga terjadi aksi saling dorong- mendorong hingga para masa aksi didorong hingga kembali ke titik kumpul. Dan kemudian para mahasiswa atau masa aksi berkumpul dengan prinsip atau kesimpulan bahwa “Ini adalah bentuk Pembungkaman Ruang Berekspresi dan Demokrasi”. Kemudian masa aksi pulang ke honai besar, kamasan III dan membuat pernyataan sikap/ Jumpa pers karena tidak dilaksanakan di lokasi aksi akibat tindakan aparat yang represif.

Maka, dalam peringatan 48 Tahun Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang tidak demokratis, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Menuntut kepada Pemerintah Indonesia dan PBB untuk segera:

1.) Menutup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan multi nasional corporation dan lain-lain dari seluruh tanah papua.

2.) Menarik militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan non organik dari seluruh tanah papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Negara Indonesia terhadap rakyat papua.

3.) Negara bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan di papua  barat dan segera menangkap dan mengadili actor kejahatan kemanusiaan.

4.) Kami menolak dengan tegas pembangunan pangkalan TNI AU Tipe C dan Mako Brimob di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Jayawiaya.

5.) Bebaskan Obby Kogoya, korban peristiwa pengepungan polisi dan preman di asrama kamasan, Yogyakarta.

6.) PBB harus bertanggung jawab untuk meluruskan sejarah PEPERA dan Proses Aneksasi Papua Barat ke Indonesia.

7.)  PBB harus membuat resolusi untuk Memberikan Referendum Kemerdekaan bagi Bangsa papua barat yang sesuai dengan Hukum Internasional.

8.) Berikan kebebasan dan Hak Menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi Rakyat Papua.

Demikian pertanyaan sikap, kami akan terus menyuarakan perlawanan atas segaka bentuk penjajahan, penindasan dan penghisapan nasional terhadap Rakyat dan Tanah Air Papua hingga rakyat papua barat memperoleh kemerdekaan yang sejati !

Tonton video klip, pernyataan sikap AMP KK Surababaya :